Memulung Botol di Jerman

Oleh Nawa Tunggal

Demi menyelesaikan studi jenjang doktoral di Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Jerman, dalam dua tahun terakhir Suhendra berusaha mencukupi kekurangan uangnya dengan memulung botol di Berlin. Kemandiriannya berbuah pada penguasaan kemampuan spesifik hingga menjadikan dia satu-satunya doktor dari negara lain yang dibutuhkan sebuah institusi Pemerintah Jerman.

”Saya memulung pada waktu senggang, biasanya sehabis subuh agar tak ketahuan orang (Indonesia),” kata Suhendra, salah seorang peserta International Summit 2010 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4), 16-18 Desember 2010, di Jakarta.

Ia memulung botol bekas wadah minuman di stasiun pemberhentian kereta api, terminal bus, dan bandara. Satu botol bekas minuman air mineral dihargai 25 sen euro. Sementara botol bekas minuman berkarbonasi dihargai 15 sen euro.

Untuk menguangkan botol-botol itu, ia membawanya ke mesin otomatis yang ada di stasiun kereta api. Sabtu dan Minggu merupakan hari penuh berkah karena botol bekas relatif berlimpah. Dalam sehari dia bisa mendapatkan 40-50 botol.

”Mesin-mesin otomatis itu seperti ATM. Botol yang saya masukkan diganti voucher yang bisa ditukar dengan uang,” kata Suhendra yang memulung tahun 2004-2006, saat mengambil doktor bidang environmental safety for petroleum project (sistem keamanan lingkungan untuk industri tambang minyak).

Hasil memulung memang tak cukup untuk membayar sewa apartemen, biaya makan, dan asuransi. Suhendra pun bekerja paruh waktu di pabrik cokelat. ”Pekerjaan saya di bidang perawatan. Tetapi, itu sesungguhnya pekerjaan bersih-bersih lantai dan mesin pabrik.”

Suhendra menikahi Dewi Yuniasih tahun 1999, dan mulai 2002 istrinya juga menetap di Jerman. Kini Dewi masih menuntaskan program studi kedokteran di Humboldt University of Berlin.

Keahlian spesifik

Suhendra menempuh studi S-1 di Universitas Diponegoro, dan lulus di bidang teknik kimia. Ia melanjutkan S-2 di Institut Teknologi Bandung dan mendapat beasiswa program master double degree di Brandenburgische Technische Universität (BTU) untuk periode 2000-2002. Jenjang studi S-2 dia selesaikan setahun di ITB dan setahun di BTU.

”Program master saya di Jerman dengan riset industri bidang teknik kimia di Max Planck Institute (MPI),” katanya.

Di MPI, dia meneliti penentuan kinetik pada reaksi kimia. Ini lalu jadi keahlian spesifik Suhendra. Aplikasinya pada reaksi eksplosif pada metal. Ia melanjutkan studi S-3 di tempat sama tahun 2002-2006. Selama 2002-2004 ia memperoleh beasiswa, tetapi dua tahun berikutnya harus biaya sendiri.

Tahun 2006, ia menuntaskan studi dengan hasil penelitian kerangka kerja untuk penilaian kondisi minyak yang aman serta ramah lingkungan. ”Berupa parameter untuk kerangka kerja dan indikator operasi kilang minyak yang aman dan ramah lingkungan,” kata Suhendra yang mendapatkan ijazahnya pada Februari 2007.

Dia lalu melamar kerja di Badan Penelitian Jerman, Federal Institute for Materials Research and Testing (Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung/BAM) di Berlin. Ini seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tetapi di bawah Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman.

”Ada slogan menarik di lembaga ini,” katanya. Kira-kira demikian, ”Alokasikan uang yang banyak untuk riset, maka riset akan memberikan uang yang lebih banyak.”

Pada April 2007, setelah melalui verifikasi dinas ketenagakerjaan setempat, dia diterima di BAM. ”Kemungkinan saya diterima di BAM karena keahlian spesifik untuk bidang material eksplosif. Latar belakang keilmuan saya sesuai dengan yang dicari,” katanya.

Di lingkup kerja BAM, Suhendra mengerjakan model simulasi matematik untuk kebakaran tambang batu bara bawah tanah. Ia mengembangkan pula model simulasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan tambang batu bara bawah tanah.

”Saya mengembangkan simulasi kecepatan perambatan api pada tambang batu bara bawah tanah,” ujarnya. Keberhasilan itu mengantar Suhendra memimpin kerja sama Jerman-China pada 2008 di bidang penanganan kebakaran tambang batu bara bawah tanah di China.

”Korban sekitar 6.000 jiwa per tahun terjadi di China akibat kebakaran tambang batu bara. Saya diserahi proyek untuk kerja sama penanganan masalah ini,” katanya.

Dia pun banyak hadir dalam forum ilmiah China untuk menyebarkan ilmu penanganan dan pencegahan kebakaran tambang batu bara bawah tanah. Belakangan, Suhendra beranjak pada kegiatan urban minning yang secara harfiah bisa diartikan menambang di kawasan urban atau kota.

Menambang di kota

Menambang di kota tak ubahnya dengan kegiatan memulung, yaitu menghasilkan uang dari limbah yang terbuang. Menurut Suhendra, konsep urban minning tak sesederhana proses daur ulang. Urban minning mempersyaratkan teknologi lebih rumit dibandingkan dengan sekadar proses daur ulang.

Ia mencontohkan bagaimana memulihkan komponen vital dan paling berbahaya kadmium bagi lingkungan dari proses industri sel surya. ”Di Uni Eropa, urban minning memanfaatkan pula limbah logam seperti aluminium dan besi, juga kegiatan produksi fosfor dari limbah kotoran manusia.”

Pada 2008 Uni Eropa sempat kekurangan fosfor untuk bahan utama pupuk. Suhendra lalu mengembangkan rekayasa pengolahan limbah kotoran manusia secara lebih optimal untuk meningkatkan produksi fosfor.

Seperti di Jerman, limbah kotoran manusia disalurkan ke sebuah penampungan. Ini memudahkan pengolahannya. Limbah juga dijadikan biogas.

Tahun 2009, BAM menugasinya memimpin proyek Sustainable and Safe Re-use of Municipal Sewage Sludge for Nutrient Recovery (Susan). Ini proyek penanganan berbagai limbah industri di kota, yang juga bisa diimplementasikan di Indonesia yang sumbernya berlimpah.



Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/01/05/03242462/memulung.botol.di.jerman

RI Negara Perekonomian 18 Besar Dunia

Indonesia saat ini dikatakan adalah negara perekonomian 18 besar dunia dengan nilai produk domestik bruto lebih dari 700 miliar dollar AS. Seluruh indikator ekonomi makro pada 2010 dinilai semakin stabil dan kokoh. Cadangan devisa pada Desember ini mencapai 94,7 miliar dollar AS. Sementara itu, nilai ekspor mencapai nilai tertinggi, yaitu 150 miliar dollar AS.

Demikian disampaikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rakyat, pada acara pidato awal tahun 2011 di Rumah PAN, Jakarta, Minggu (2/1/2010). "Mungkin kita masih ada yang belum menyadari bahwa kita adalah negara perekonomian 18 besar di dunia. Kita sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia," kata Hatta.

Hatta juga sempat memaparkan secara singkat prestasi pemerintah pada 2010. "World Economic Forum dalam laporannya yang bertajuk Global Competitiveness Report menaikkan peringkat daya saing Indonesia ... Indonesia telah berhasil mencapai peningkatan pola pembangunan ekonomi, dari factor driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi yang berbasis bahan baku, menjadi efficiency driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang makin ditopang efisiensi, daya saing dan pemanfaatan progresif ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.

"The Economist bulan Desember 2010 pada artikel bertajuk The World 2011 menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang memiliki perspektif perekonomian yang baik. Hal ini karena prestasi perekonomian yang tetap baik di kala dunia mengalami krisis. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan unggulan dunia atau world leading economies di kurun waktu beberapa tahun mendatang," sambungnya.

Sementara itu di ranah politik dan demokrasi, majalah politik terkemuka, Foreign Policy, pada edisi Desember 2010, menyatakan, kemajuan dan stabilitas politik Indonesia di semua ranah pembangunan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara superpower demokrasi dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Susu Anti Flu Burung dari Bogor

Memadukan susu dan telur ayam, Rahmat Hidayat menemukan susu anti diare dan flu burung.

Dalam setahun terakhir, ada kesibukan tak biasa di laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Bersama timnya, Rahmat Hidayat menggeluti riset yang sangat berguna bagi anak-anak, dan kaum lanjut usia. Peneliti itu sedang meracik bahan susu formula baru.

Susu formula itu akan menjadi penangkal diare, sekaligus anti flu burung, dua jenis penyakit yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Dalam setahun, Rahmat berhasil menemukan Imunoglobulin Yolk dari kuning telor, yang tak mengubah rasa, warna dan bau susu. "Formula itu bisa mencegah dua jenis diare yakni akibat bakteri Escherichia coli dan Salmonella Enteritidis," kata Rahmat, kepada VIVAnews di Bogor, Kamis 23 Desember 2010.

Bagi Rahmat, susu dan telur ayam adalah dua elemen pokok penelitiannya. Selain sebagai sumber protein hewani yang sangat bermanfaat bagi daya tahan tubuh, susu dan telur ayam bisa menjadi perpaduan ampuh menangkal penyakit yang membuat banyak orang cemas, yaitu flu burung dan diare.

"Penyakit flu burung masih menjadi ancaman di banyak negara, termasuk Indonesia. Diare pun sering menyerang masyarakat di negeri ini," ujar Rahmat dalam perbincangan ruang kerjanya. Pria kelahiran Sumatra Utara 31 tahun lalu itu adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, dengan spesialisasi Penyakit Hewan dan Mikrobiologi Medik.

Sejak 2009, Rahmat memimpin tim dari FKH-IPB untuk meneliti formula anti-flu burung dan anti-diare. Hasil penelitian mereka pada tahun pertama, ungkap Rahmat adalah memproduksi Imunoglobulin Yolk (Ig Y) anti flu burung, dan anti diare yang dibuat dalam tiga rupa, yaitu spray dry kuning telur, freezer dry kuning telur, dan ekstrak murni.

Produksi Ig Y diawali dengan perlakuan pada ayam petelur berupa vaksinasi sebanyak empat kali selama empat minggu. “Vaksin yang digunakan berupa H5N1 pada minggu pertama dan ketiga, sedangkan Escherichia coli dan Salmonella enteritidis digunakan setiap minggu,” kata Rahmat.

Selanjutnya, serum dan kuning telur dikoleksi dan diperiksa keberadaan Ig Y anti ketiga agen tersebut sejak minggu pertama pasca vaksinasi terakhir. Metode pemeriksaan untukE coli dan S enteritidis adalah Agar Gel Presipitation Test (AGPT) sedangkan H5N1 metode Haemegglutination Inhibition (HI).

”Kami berkeyakinan formulasi susu itu sudah teruji, dan terdeteksi dapat mencegah flu burung dan diare (E coli dan S enteritidis). Jadi semacam imunisasi vaksin atau vaksin pasif,” ujar Rahmat.

Penemuan ini adalah terbaru, dan belum ada peneliti di Indonesia berhasil menemukan susu formula anti-flu burung sekaligus anti-diare. "Formula ini berguna menghadapi tiga jenis kuman, yaitu H5N1, Escherichia coli, dan Salmonella enteritidis, menyebabkan sering terjadi diare," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, formula temuan timnya itu tak hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Manusia lanjut usia [manula] bisa merasakan manfaat racikan susu formula itu. Seperti kondisi anak-anak, daya tahan tubuh mereka tergolong lemah, sehingga rentan dengan kuman penyakit.

“Jadi susu formula hasil temuan ini, sangat berguna untuk anak – anak maupun manula,” kata Rahmat. Melalui penelitiannya, Rahmat ingin mendorong masyarakat Indonesia menyadari pentingnya minum susu. ”Selama ini masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk mengkonsumsi susu dibandingkan dengan negara lain,” kata Rahmat.

***

Namun, penelitian Rahmat bukan tanpa halangan. Kendala dia dan timnya hadapi adalah mencari ayam yang cocok bagi kepentingan riset, dengan jumlah yang memadai sebagai pabrik biologis menghasilkan Ig Y. Dalam produksi Ig Y bisa saja ayam yang diproduksi berbeda, karena kondisi ayam bahan riset berbeda satu dengan lainnya. ”Sehingga, kami sangat kesulitan mencari ayam yang tidak berbeda,” kata Rahmat.

Selain itu, kemampuan hasil riset sangat tergantung pada varian flu burung yang digunakan untuk memproduksi Ig Y. Untuk saat ini Rahmat baru meneliti flu burung varian H5N1. Namun, penelitian terhadap flu burung varian lain, seperti H5N2, H7N2, H7N3, H5, dan H7 juga sangat memungkinkan. "Secara ilmiah, semua [varian] sangat memungkinkan, tapi masih perlu penelitian lebih lanjut," kata Rahmat.

Ia menambahkan, Ig Y sudah diujikan kepada tikus, yang merupakan mahluk mamalia, sama seperti manusia. Namun, kata dia, pada tahun 2011 pihaknya akan berusaha membuktikan hasil temuannya ini cocok terhadap manusia.

”Mudah-mudahan pada tahun 2011, kita akan gunakan relawan manusia menguji formula baru,”tutur suami dari Arum Kusniladewi itu.

Kendati menemui halangan, Rahmat bertekad hasil penelitian timnya itu bisa diterapkan dalam produksi susu bubuk pada 2011. Setelah itu, Rahmat akan mengembangkan formula produksi susu cair, yang selama ini banyak dikonsumsi anak-anak.

“Kami akan memformulasikan susu anak-anak yang dijual per kotak dan saset. Karena, anak-anak lebih suka susu formula dalam bentuk cair yang siap minum,” kata Rahmat.

Ia berharap, penelitian lanjutan itu didukung pihak swasta. ”Sampai saat ini, pihak lain tertarik baru sebatas lisan, dan memang penelitiannya masih terus berlanjut. Jadi, untuk saat ini belum saatnya dikomersilkan kepada masyarakat umum. Kami masih harus menguji lebih lanjut," kata Rahmat.

(Laporan: Ayatullah Humaeni | Bogor/ np)

• VIVAnews

Jantung Fuel Cell dari Thamrin

Jarum pendek di jam dinding belum lagi menyentuh angka tiga. Namun kesibukan di pojok lantai 22 Gedung II BPPT Jakarta, sore itu, cukup menyita perhatian.

Kurir dari sebuah restoran mengantarkan puluhan kotak hidangan. Dari balik salah satu kubikal tak begitu besar, seorang perempuan berjilbab sigap menerima pesanan itu.

Dia adalah Dr Eng Eniya Listiani Dewi, peneliti madya pada Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Perempuan itu akrab disapa Dewi. Pada pukul 16.00 WIB hari itu, dia harus membawa kotak-kotak tadi ke bus kantor, yang akan mengantarnya pulang ke Bogor.

“Makanan ini saya pesan untuk teman-teman satu bus. Mereka meminta saya mentraktir,” ujar Dewi kepada VIVAnews, saat ditemui di kantornya Rabu, 22 Desember 2010.

Dewi merayakan keberhasilannya meraih penghargaan Habibie Award 2010, pada akhir November lalu. Dewi, 36 tahun, adalah ilmuwan termuda penerima penghargaan yang diadakan pertama kali sejak 1999 itu.

Penghargaan tadi diterima atas konsistensinya mengembangkan fuel cell, sumber listrik alternatif bersih dan ramah lingkungan. “Fuel cell pilihan sangat tepat, saat concern kita saat ini mengurangi efek pemanasan global,” kata Dewi.

***

Fuel cell adalah sel elektrokimia semacam baterai atau aki, yang dapat mengkonversi sumber bahan bakar (bisa berupa hidrogen atau hidrokarbon) menjadi listrik arus searah (DC). Fuel cell bisa digunakan menyuplai listrik rumah tangga, mobil, motor, dan lain sebagainya.

Tak seperti pembangkit listrik lain yang berisik, dan menyebabkan emisi karbon, fuel cell sama sekali tak bersuara, dan limbahnya pun hanya air murni. Bila baterai dan aki hanya menyimpan listrik dan bisa kehabisan energi, fuel cell bisa terus bekerja, selama aliran bahan bakar dan oksidannya bisa terus dijaga.

Biasanya sebuah fuel cell terdiri dari katalisator, elektroda, dan membran elektrolit sebagai jantung dari fuel cell. Oleh katalisator platina, bahan bakar hidrogen akan dipisahkan menjadi ion bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif.

Kemudian, di anoda, ion positif akan dialirkan oleh membran elektrolit, menuju katoda. Namun, membran akan menahan elektron tetap berada di anoda. Elektron itu, nantinya akan dialirkan menyalakan berbagai jenis beban listrik

***

Menempuh studi S1 hingga S3 di Waseda University Tokyo Jepang, Dewi memilih bidang Kimia Terapan, dan mendalami studi tentang polimer dan katalis untuk fuel cell. Penemuannya terhadap katalis fuel cell baru yang menggunakan unsur Vanadium, membuatnya mendapat penghargaan Mizuno Award, danKoukenkai Award dari universitasnya, pada 2003.

Katalis yang selama ini digunakan, katalis platina, biasanya membutuhkan dua kali tahapan untuk menghasilkan listrik, juga melalui proses sangat kompleks. Sementara, dengan katalis Vanadium, proses pembangkitan listrik menjadi lebih simpel (hanya melalui satu tahap), dengan kuantitas elektron tertransfer yang lebih banyak.

Setelah menggondol gelar Doctor of Engineering dari Waseda University, Dewi pulang ke Indonesia. Dia lalu bergabung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pertama kali datang, Dewi sempat syok menghadapi kultur kerja yang begitu lamban. “Di sini banyak yang leha-leha. Itu bikin stress.” Padahal, ia biasa kerja cepat, terencana dengan target.

Dengan fasilitas seadanya, ia mengemban tanggung jawab melakukan riset pengembangan material polimer untuk aplikasi fuel cell. Ketiadaan lab mengharuskan Dewi melakukan berbagai percobaan kimia untuk menghasilkan polimer di meja kecil di belakang tempat duduknya.

Reaksi-reaksi kimia dalam percobaan Dewi, kerap menghasilkan bau menyengat ke seluruh ruangan sehingga mengganggu para peneliti dari kubikal kerja lain. “Huuu bauuu… bauuu…,” begitu biasanya Dewi disoraki. Akhirnya Dewi menuntut fasilitas lab kepada Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, Marzan Iskandar (sekarangi Kepala BPPT).

Oleh bosnya, Dewi diberi ruangan lab di kompleks Puspiptek Serpong. Dari lab itulah Dewi kelak menelurkan karya lainnya, yang meraih beragam penghargaan. Dewi ditargetkan untuk bisa menggantikan berbagai komponen Fuel Cell yang selama ini musti diimpor.

Saat itu, kasing logam dan grafit separator sudah ada, tapi membran, katalis, dan elektroda (anoda dan katoda) semuanya masih diimpor. Tentu harganya pun sangat mahal. Akhirnya, Dewi berhasil membuat prototipe fuel cell dengan membran elektrolit polimer tunggal, yang semua komponennya didapat dari dalam negeri. “Kami memanfaatkan industri lokal untuk menyediakan bahan bakunya.”

Berkat kerja kerasnya ini, wanita kelahiran Magelang, 14 Juni 1974, itu mendapat penghargaan Adikara Rekayasa Engineering PII-Engineering Award pada 2006. Di tahun sama, prototipe itu lalu juga mendapat penghargaan ‘ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award’ dari Asia Federation Engineering Organization (AFEO).

Dewi juga sempat membuat prototipe motor listrik fuel cell, bahkan membuat reaktor pembuat gas hidrogen (bahan bakar fuel cell), yang dihasilkan dari berbagai bahan baku yang mudah dijumpai di sini, seperti kelapa sawit, atau singkong. Reaktor ini lalu juga meraih penghargaan Ristek-Medco Energy Award 2008, dari Kementrian Riset dan teknologi.

***

Yang paling mutakhir adalah hasil penelitian Dewi yang melahirkan sebuah produk membran polimer untuk fuel cell yang lebih efisien dari membran yang tersedia di pasaran. Produk membran itu dia namakan ThamriON. Produk itu punya efisiensi lebih baik, karena mampu mengurangi kebocoran hingga 50 persen.

Sementara dari sisi harga, Thamrion jauh lebih bersaing. Bila membran Nafion besutan perusahaan kimia ketiga terbesar dunia, DuPont, dijual sekitar US$ 1000 atau sekitar Rp 9 juta per meter persegi, ThamriOn hanya dibanderol Rp 2000 per meter persegi. Nama ThamriON sendiri merupakan gabungan dari kata ‘Thamrin’ dan ‘Ion’, dipilih untuk mengabadikan alamat kantor Dewi, Gedung BPPT yang terletak di Jl MH Thamrin Jakarta Pusat.

Membran itu mulai dikembangkan sejak 2006, dapat dibuat dari plastik Acrylonitrile Butadiene Styrene yang bersifat isolator. Polimer itu kemudian disulfunasi dengan asam sulfat, sehingga bisa disulap menjadi bahan konduktor. Dengan menambahkan bahan tadi dengan nanopartikel, ThamriON dapat menjadi membran fuel cell yang sangat efisien.

Belakangan, metode penambahan nanopartikel itu berhasil meraih penghargaan Asia Excellence Award dari The Society of Polymer Science Japan (SPSJ) pada 2009. Tahun berikutnya, ThamriON dipatenkan, dan berhasil menyabet penghargaan Inovasi HKI 2010 Award dari Direktorat Jendral HKI.

Seiring berbagai penghargaan diraihnya, perhatian BPPT terhadap pengembangan fuel cell dan bahan bakar hidrogen pun makin besar.

Bila di tahun-tahun pertama, proyek riset dan pengembangan fuel cell masih berskala kecil, jumlah tim dan bujet dana terbatas, anggaran riset berikutnya bisa sepuluh kali lipat lebih besar. Para peneliti yang disertakan kian banyak, dan lintas bidang.

“Fuel cell memang kajian yang membutuhkan keahlian dari beragam latar belakang,” kata istri dari Wahyu Widada itu. Dari sisi manufaktur, diperlukan keahlian di bidang teknik mesin. Dari sisi kontrol dibutuhkan keahlian di bidang teknik elektro, sementara proses kimianya sendiri membutuhkan keahlian di bidang teknik kimia.

Sekarang, BPPT telah bersiap meningkatkan penelitian fuel cell dari skala kebutuhan energi rumah tangga ke fuel cell yang mampu beroperasi di suhu tinggi dengan skala yang lebih besar.

***

Sebelum mengenal fuel cell, Dewi memang punya kepedulian besar kepada lingkungan. Saat pelajaran mengarang di SMA, secara tak sadar, tema-tema yang dipilihnya berkaitan dengan lingkungan.

“Misalnya saja tema-tema bagaimana menjaga lingkungan atau mengatasi masalah sampah,” kenang ibu dari Ibrahim Muhammad, Nashita Saaliha, dan Nashira Saaliha itu. Selain itu Dewi juga menyukai kegiatan-kegiatan seperti daur ulang atau pembuatan kompos dari sampah.

Saat melanjutkan studi S3 di Jepang, Dewi mendapatkan fellowship sebagai Special Researcher of Young Scientist for the Promotion of Science dari Japan Science Technology. Di sana ia mendapatkan bimbingan dari seorang profesor yang kemudian makin membuatnya tertarik dengan fuel cell.

Dewi menyimpan harapan, suatu saat generator fuel cell bisa masuk ke rumah-rumah. Seperti halnya di Fukuoka Jepang. Di sana, listrik ribuan rumah telah disuplai oleh fuel cell. Bila aliran listrik dari perusahaan listrik di sana hanya memiliki efisiensi 30 persen, fuel cell bisa menyuplai listrik dengan efisiensi mencapai 80 persen.

Tak hanya itu, pemerintahan mereka juga memfasilitasi warganya yang ingin memanfaatkan fuel cell. Bagi yang ingin membeli generator fuel cell buatan Toshiba yang dijual seharga Rp 160 juta bisa diperoleh dengan subsidi sebesar 50 persen dari pemerintah Jepang. “Di luar negeri, mereka yang menggunakan fuel cell dipandang sebagai orang-orang berstatus sosial bergengsi,” kata Dewi.

Wajar bila kemudian ia berkeinginan menyampaikan teknologi ramah lingkungan ini ke banyak orang. Untuk itu, Dewi menciptakan sebuah kit mainan yang bisa mendemonstrasikan cara kerja fuel cell. Tentunya, semua dia lakukan untuk mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang.(np)

• VIVAnews

Pulau Kabaena, Pusat Kerajaan Moronene

Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.



Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) di masa lampau merupakan pusat Kerajaan Moronene, salah satu etnis di Sultra.

"Benteng Tawulagi, tempat pelantikan mokole (raja), merupakan bukti kuat bahwa Kabaena pernah menjadi pusat Kerajaan Moronene," kata tokoh budaya Kabaena, Abdul Majid Ege, di Kendari, Kamis (25/11/2010).

Menurut Madjid, ada beberapa benteng penunjang benteng utama Tawulaagi, yaitu Benteng Doule, Tontowatu, Mataewolangka dan Tuntuntari.

"Benteng Tawulagi merupakan tempat pelantikan mokole, mataewolangka tempat mengintai musuh dari arah selatan, Benteng Doule tempat mengintai dari arah barat dan utara dan dua benteng penunjang lainnya masing-masing tuntuntari dan tontowatu merupakan tempat mengintai dari arah timur," katanya.

Di wilayah daratan tenggara Sulawesi sebagai asal muasal etnis Moronene Kabaena, tidak ditemukan benteng seperti di Kabaena.

Itu membuktikan pusat Kerajaan Moronene memang di Kabaena, bukan di wilayah daratan. Di Benteng Tawulagi, kata Abdul Majid Ege, selain masih tampak batu besar dan agak tinggi tempat melantik Mokole, juga terdapat sebuah meriam besar. Dulu, kemungkinan besar untuk melawan penjajah Belanda maupun Tobelo.

"Tobelo merupakan sekelompok orang pada zaman dulu yang kerjanya sebagai perompak laut, bahkan tidak segan-segan merampas dan membunuh warga di daratan," katanya.
Menurut Abdul Madjid, benteng-benteng di Kabaena diperkirakan didirikan pada tahun 1600-an yang digunakan sebagai tempat persembunyian dan tempat bertahan dari para musuh.


http://oase.kompas.com/read/2010/11/26/00505070/Pulau.Kabaena..Pusat.Kerajaan.Moronene

Indonesia, Calon Kekuatan Ekonomi Baru Dunia

Morgan Stanley: PDB Indonesia bakal mencapai US$800 miliar atau Rp7.200 triliun.

Optimisme tentang masa depan ekonomi Indonesia kian mengemuka. Apalagi, setelah sejumlah lembaga dan institusi bergengsi dunia mulai memasukkan negeri ini sebagai calon kekuatan ekonomi baru di masa yang akan datang.

"Saya melihat, Indonesia bukan sekedar berpotensi masuk kelompok BRIC, tetapi bisa menggeser posisi Rusia," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan di Jakarta, Selasa, 2 November 2010.

BRIC adalah akronim yang dipopulerkan oleh Goldman Sachs Group pada 2001, merujuk pada empat negara calon kekuatan ekonomi baru dunia pada 2020. BRIC kepanjangan dari Brazil, Rusia, India dan China. Total produk domestik bruto (PDB) BRIC diperkirakan mencapai US$30,2 triliun atau melampaui PDB tujuh negara industri maju (G-7) pada 2027. Bahkan, BRIC
akan menjadi kekuatan ekonomi paling dominan pada 2050.

Namun, BRIC dianggap belum mencerminkan potensi kekuatan ekonomi yang lebih luas, termasuk sejumlah negeri berkembang. Untuk mengakomodasinya, Goldman Sachs membuat istilah baru, yakni Next11. Ini mencakup Indonesia, Turki, Korea Selatan, Meksiko, Iran, Nigeria, Mesir, Filipina, Pakistan, Vietnam dan Bangladesh.

Morgan Stanley malah mengusulkan tambahan Indonesia pada BRIC menjadi BRICI. Alasannya, dalam lima tahun ke depan, lembaga terkemuka ini memperkirakan PDB Indonesia bakal mencapai US$800 miliar.

Senada dengan itu, majalah bergengsi The Economist, pada Juli 2010 juga memasukkan Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi baru pada 2030 di luar BRIC. The Economist mengenalkan akronim baru dengan sebutan CIVETS, kepanjangan dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South Africa. The Economist memperkirakan PDB enam negara ini rata-rata akan tumbuh 4,5 persen per tahun selama 20 tahun ke depan.
"Kemunculan CIVETS akan mempercepat pergeseran ekonomi global ke wilayah Timur dan Selatan," tulis Economist.

Kini, proyeksi sejumlah lembaga asing tersebut mulai bergema di Jakarta. Dalam sebuah forum diskusi bertema "Indonesia The Next I in BRICI?" yang digelar di Jakarta, kemarin, sejumlah petinggi dan eksekutif menyuarakan optimistisme serupa.

"Indonesia memiliki semua prasyarat untuk masuk jajaran elit BRIC. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menambahkan 'I' pada akronim BRIC untuk menjadi BRICI," kata Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi. "Sebab, label ini jadi acuan investor asing menanamkan modal mereka."

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri, Mirza Adityaswara, ada sejumlah alasan mengapa Indonesia layak disejajarkan dengan negara BRIC. Pertama, wilayah Indonesia tergolong luas hingga lebih dari 3 juta km2. Kedua, potensi pasar RI besar dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa. Ketiga, memiliki kekayaan sumber daya alam, bahkan produsen nomor satu minyak sawit mentah, nomor dua timah dan eksportir besar batu bara.
Keempat, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun. Bahkan, RI menjadi satu dari tiga negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada 2008 bersama Cina dan India. Kelima, PDB per kapita Indonesia pada 2009 sekitar US$3.900 atau lebih baik dari India yang hanya US$2.900. Keenam, fiskal Indonesia tergolong sehat dengan defisit hanya 1,6 persen, lebih kecil dari defisit anggaran Rusia sebesar 6 persen, Brasil 3,3 persen, India 10 persen dan China 2,2 persen.

Bahkan, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) memuji ekonomi RI cukup tangguh dalam menghadapi krisis global. PDB Indonesia pada 2009 sebesar 4,6 persen atau ketiga terbesar dalam kelompok negara G-20, setelah China dan India. "Situasi terkini memberi peluang unik bagi Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria.

Namun, untuk mengejar impian sebagai negara berpengaruh di bidang ekonomi ada sejumlah syaratnya. OECD menyebutkan Indonesia harus serius menerapkan agenda reformasi, seperti perbaikan sistem pemungutan pajak, peningkatan efektivitas belanja negara, serta penegakan sistem hukum. "Subsidi energi Rp144 triliun pada 2010 harus dihapuskan bertahap," katanya. Dengan begitu, Indonesia punya anggaran lebih besar untuk membiayai infrastruktur yang kurang memadai.

Xavier Salai Martin, Chief Advisor dari World Economic Forum juga menyebutkan sejumlah syarat yang hampir sama agar Indonesia masuk jajaran ekonomi bergengsi. Syaratnya adalah perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan mutu birokrasi, penegakan sistem hukum dan menjaga stabilitas ekonomimakro.
"Waspadai soal infrastruktur, jika tidak investasi, Indonesia takkan bisa mencapai pembangunan yang diharapkan." (kd)

• VIVAnews

Angklung Jadi Warisan Dunia

Alat musik tradisional Angklung akan dikukuhkan sebagai salah satu warisan budaya dunia atau "World Intangible Heritage" oleh UNESCO pada bulan November 2010.
"Insya Allah, Angklung pada bulan November atau Desember ini akan dikukuhkan sebagai ’World Intangible Heritage’ atau warisan dunia oleh UNESCO, yang berasal dari Indonesia" kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof dr H Arief Rachman, di Gedung Pakuan Bandung, Senin.

Ia mengatakan, dengan dikukuhkannya angklung oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka tidak akan ada lagi negara lain yang mengaku (klaim) angklung. "Kalau Malaysia ingin memiliki (angklung) silakan saja, tapi kan harus dilihat sumber mata airnya (angklung) dari mana," katanya.

Selain angklung, pihaknya juga sedang mengupayakan agar budaya lainnya di Indonesia seperti Kain Tenun, Tari Saman bisa dikukuhkan sebagai akan dikukuhkan sebagai "World Intangible Heritage" atau warisan dunia oleh UNESCO yang berasal dari Indonesia.

"Kami juga sedang mengupayakan agar kebudayaan lain di Indonesia seperti Tari Saman dan Kain Tenun bisa dikukuhkan UNESCO sebagai "World Intangible Heritage"," katanya.
Sebelumnya, angklung juga diramaikan telah diklaim oleh Malaysia sebagai alat musik asli negara itu.

Selain adanya pengamanan dan pengakuan angklung sebagai warisan budaya dunia, juga akan berdampak secara ekonomis.
Para perajin angklung akan diuntungkan dengan mendapatkan banyak pesanan angklung dari dalam dan luar negeri.

Siapa Bilang Indonesia Tak Bisa?

TIDAK diragukan, jika industri pertahanan dalam negeri bisa bangkit dan mencapai kemandirian, akan banyak manfaat yang didapat. Indonesia tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kekuatan pertahanan dalam konteks hubungan internasional.

Secara ekonomi, Indonesia akan mampu menumbuhkan industri di dalam negeri. Dengan memproduksi sendiri alutsista, biaya yang dikeluarkan jauh lebih efisien ketimbang membeli. Indonesia tidak akan lagi tergantung dengan pasokan suku cadang alutsista dari negara produsen dan tidak perlu menghabiskan banyak devisa untuk mengimpor alutsista dan suku cadangnya. Apalagi pengalaman yang selama ini terjadi, negara produsen alutsista sering memberlakukan sistem yang merepotkan negara-negara pembeli. Terlebih, jika negara pembeli terkena embargo. Karena itu, memiliki industri pertahanan sendiri akan berdampak pada pemenuhan sistem pertahanan yang lebih efisien dan efektif. Dalam hal daya saing di bidang pertahanan, banyak pihak prihatin.

Maklum alutsista Indonesia dapat dikata lebih uzur dibanding milik negara tetangga, seperti Malaysia. Geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sudah selayaknya mendapat dukungan alutsista yang mumpuni. Tetapi apa lacur, selama ini pemenuhan postur pertahanan dengan sistem alutsista yang memadai masih jauh dari harapan. Ibaratnya, asap jauh dari api. Masalah pendanaan disebut-sebut sebagai faktor utama pemenuhan alutsista Indonesia tertinggal dibanding negara lain.

Pengamat militer Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk bisa menjadi salah satu negara produsen industri pertahanan paling utama di dunia.

Selain karena pasarnya sudah besar, potensi bangkitnya industri pertahanan lokal sebenarnya sudah tampak jauh-jauh hari. Hanya, terpaan krisis tahun 1998 mengharuskan industri pertahanan dalam negeri yang sedang dirintis langsung kolaps. ”Penelitian dari Inggris menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari tujuh negara besar di dunia yang diprediksi bakal menguasai industri pertahanan dunia,” ujarnya. Prediksi ini menurut Andi, sebagaimana diestimasikan oleh pakar pertahanan kesohor Richard A Bitzinger, ada tujuh negara yang bakal menguasai industri pertahanan di masa mendatang.

Ketujuh negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Eropa Barat, Brasil, India, dan Indonesia. Selain itu, ketujuh negara tersebut yang diperkirakan akan memiliki pertahanan yang terkuat di antara negara-negara di dunia. ”Artinya, kita sebenarnya memiliki kemampuan tidak hanya untuk mandiri dalam bidang pertahanan namun juga disejajarkan dengan negara-negara lain yang memiliki pertahanan terkuat di dunia,” paparnya. Mencontoh keberhasilan Brasil dan India, yang kini industri pertahanannya mulai maju, Andi mengatakan, kuncinya ternyata terletak pada transfer dan alih teknologi. Sehingga, teknologi pertahanan tidak melulu hanya dikuasai AS dan Rusia yang memang sudah mapan dalam bidang pertahanan.

Beragam strategi alih teknologi bisa dilakukan, apalagi mengingat angka impor alutsista Indonesia tidak sedikit sehingga bisa bernegosiasi dengan negara produsen untuk melakukan produksi bersama. ”Seperti Indonesia yang ingin membeli pesawat tempur dari Brasil sebanyak 172 unit, itu bisa minta diproduksi bersama dan dilakukan di Indonesia. Demikian juga dengan Korea Selatan. Mereka pasti bersedia melakukannya,” ujar Andi.

Pola alih teknologi semacam ini sudah dimulai Kementerian Pertahanan (Kemhan), seperti melalui rencana produksi bersama kapal selam dengan Korea Selatan. Kolaborasi- kolaborasi untuk memproduksi alutsista inilah yang akan menjadi sarana efektif alih teknologi. ”Bahkan, jika perlu kita harus mencuri teknologi. Dan ini sukses dilakukan PT Pindad yang kini bisa memproduksi panser Anoa, yang awalnya beli panser dari Eropa terus dipretelin dan dipelajari. Jadi, ini namanya rekayasa terbalik,” ungkapnya.

Bagaimanapun harus diakui, masih banyak alutsista bagi pertahanan Indonesia yang harus diadakan.

Di antaranya, alutsista yang memiliki efek gentar tinggi seperti pesawat tempur untuk angkatan udara, kapal selam untuk angkatan laut, serta angkatan darat dengan panser atau tank berteknologi canggih. Juru Bicara Kemhan Brigadir Jenderal I Wayan Midhio menegaskan bahwa pengadaan alutsista tidaklah memiliki tujuan untuk bersaing dengan negara-negara lain, kecuali murni demi urusan kepentingan pertahanan nasional. ”Kita harus mematuhi hukum internasional yakni ikut menjaga perdamaian dunia sehingga kita tidak merasa bersaing dengan alutsista milik negara lain,” ujarnya. Selain itu, kata dia, kebutuhan alutsista juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan memproduksi alutsista sendiri, Indonesia akan memiliki daya tangkal yang tinggi. Kemudian, manfaat lain adalah bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan melalui tumbuh kembangnya industri pertahanan. Jika industri pertahanan bisa hidup dan berkembang, tidak hanya akan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan skill para ahli di dalam negeri, namun juga meningkatkan kesejahteraan para anggota TNI dan masyarakat umum. Tentu saja, syaratnya tidak hanya industri manufaktur seperti PT Pindad, PT DI, atau industri strategis lain yang digenjot, tetapi juga industri pendukung yang memproduksi bahan baku. Sehingga, seluruh suku cadang dan bahan baku bisa diproduksi sendiri.

Dengan begitu, Indonesia tidak perlu lagi impor untuk produk tersebut. ”Selama ini melakukan pengadaan selalu lebih cenderung ke Eropa, kini tidak lagi mesti demikian. Melalui sinergi semua lembaga kita bisa mewujudkan industri pertahanan yang mandiri,” ungkapnya. Buktinya, hingga saat ini sudah ada beberapa item produk alutsista milik Indonesia yang mulai diminati negara lain. Jika bisa semakin dikembangkan dan dikelola dengan baik, Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen alutsista yang diakui dunia.

suar.okezone.

Panglima Perang Itu Bernama RRI

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memenuhi janjinya pada 2010 dapat memulai siaran radio dari wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste ketika tanggal 16 September 2010, saat Parni Hadi selaku Direktur Utama (Dirut)-nya meresmikan operasional Stasiun LPP RRI Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Parni Hadi saat itu didampingi Komandan Resor Militer (Danrem) 461/Wirasakti, Kolonel Inf. I Dewa Ketut Siangan, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, Simon Guido Sera, yang meletakkan batu pertama gedung studio produksi dan sekaligus meresmikan operasional LPP RRI di Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, NTT.

Hal tersebut menandai peran terdepan siaran RRI di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Saat ini LPP RRI memiliki 14 studio produksi di kawasan perbatasan negara tetangga, yaitu di Skow, Oksibil, Boven Digul, Kaimana, Entikong, Malinau, Nunukan, Longbagan, Putusibau, Batam, Sabang, Sampang, Takengon dan Atambua. Bahkan Studio Produksi LPP RRI di Tahuna, Sangir Talaud, statusnya telah naik status menjadi stasiun/studio penyiaran.

Pada pengoperasian Studio Produksi LPP RRI Atambua itu ditandai dengan siaran khusus dan dialog dalam program “Indonesia Menyapa dari Atambua”, dan Joachim Lopez bicara soal isolasi informasi di daerahnya. Adapun Kolonel I Ketut Dewa Siangan mengemukakan manfaat siaran radio bagi pasukan yang bertugas di perbatasan sepanjang 268 kilometer dari sektor barat ke timur. Sedangkan, Parni Hadi menegaskan tentang “Sabuk Pengaman Informasi”, dan peran LPP RRI di daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste.

Konsep dan Program “Sabuk Pengaman Informasi” awalnya diluncurkan Parni Hadi pada peringatan Hari Radio 2006 dalam bingkai tema “Menjaga Integritas Bangsa”. Ini merupakan suatu konsep dan program yang makin tinggi relevansinya dan terus bergulir maju, khususnya saat ini dengan telah dimilikinya 14 studio produksi plus sebuah stasiun penyiaran di kawasan perbatasan.

Seorang Parni Hadi dapat dikatakan sebagai komunikator ulung sejalan dengan karir jurnalistiknya dari Kantor Berita ANTARA pada 1973, dan pernah membidani harian umum Republika. Ia bisa jadi tidak sempat berkomunikasi dengan Benjamin Palmer, yang pada awal tahun 1900-an dicatat oleh Joseph R. Dominick (pada 1999) mendirikan Palmer College of Chiropractic di Davenport, Iowa, Amerika Serikat (AS), yang kemudian mendirikan perusahaan siaran radio WHO dalam wadah perusahaan milik keluarga dengan bendera Palmer Communication pada 1930-an.

Konsep dan program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” RRI yang digagas Parni Hadi mirip dengan program siaran “The Corn Belt Hour” (Jam Siaran Sabuk Belulang) radio WHO yang memperoleh penghargaan nasional AS pada 1939.

Dengan konsep dan program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” ini RRI telah menempatkan di barisan terdepan (forefront) dalam memberikan pelayanan siaran dan informasi di daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh oleh terpaan media massa lainnya.

Program siaran “Sabuk Pengaman Informasi” didesain untuk siaran radio di kawasan perbatasan, sehingga sangat relevan dengan fenomena “Perang Informasi”. Oleh karena program siaran ini bertujuan sebagai pelayanan siaran dan informasi di daerah-daerah terpencil, maka konsep dan programnya sangat signifikan bagi program perang melawan pemiskinan-kemiskinan informasi dan isolasi informasi.

“Sabuk Pengaman Informasi” adalah siaran khusus RRI yang berada di daerah perbatasan. Siarannya dibuat dengan muatan dan misi khusus, antara lain dipancarkan dari Batam yang berbatasan dengan Singapura, dan dari perbatasan Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.

Perang informasi pada lingkup TNI pertama kali diungkap oleh Jenderal TNI R. Hartono semasa ia menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat (Kasad) era Orde Baru. Kemudian Jenderal TNI Tyasno Sudarto semasa menjadi Kasad memulai rencana sosialisasi, pentahapan dan program perang informasi secara lebih rinci, tapi terbatas. Kemudian, Brigjen TNI Hotma Panjaitan semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD juga menyiapkan kerangka program awal rintisan perang informasi.

Jika dirunut ke belakang lagi, periode 1980 - 1990-an TNI telah mengidentifikasi dan menaruh perhatian besar terhadap perang informasi. Itu semasa Jenderal TNI Try Sutrisno menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian kembali alih nama TNI. Ia kala itu menugasi beberapa perwira dan tenaga ahli sipil untuk mengkhususkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut perang masa depan, termasuk perang informasi dan anti-terorisme.

Dalam program pendidikan regional dan sekolah staf fungsional (Dikreg/Sesfung) TNI Angkatan Laut (AL) pada 2001, dan kursus kepala penerangan di sekolah staf komando TNI AD (Suskapen-Seskoad) 2005, serta kursus atase pertahanan Badan Intelijen Strategis (Sus Athan Bais) TNI 2006 ada beberapa hal yang menyangkut perang iInformasi juga dibahas.

Perang informasi yang dikembangkan, antara lain konsep, program dan kasus-kasus mendasar dan pembahasan di lembaga pendidikan tersebut. Hanya saja, sayangnya, program tersebut tidak ditingkatkan dan berlanjut. Selain itu pergantian pucuk pimpinan TNI yang berlangsung secara periodik menyebabkan beberapa masalah tertentu, termasuk perang informasi, belum sempat tertangani secara konsisten dan tuntas, serta cenderung terabaikan.

Bagaimana pun masyarakat umum sempat tercengang ketika seorang Menteri Penerangan (Menpen) yang mantan Kasad ABRI, Jenderal TNI R. Hartono, tiba-tiba menyebut istilah perang informasi hanya beberapa hari setelah dilantik dalam posisinya itu. Fenomena ini membuktikan bahwa sebenarnya para petinggi atau fungsionaris TNI memahami benar arti informasi dan komunikasi secara luas berikut penerapannya dalam konteks militer. Mengapa seorang Hartono mengatakan hal itu tidak pada saat dirinya menjabat Kasad ABRI?

Mengapa pula kini justru LPP RRI yang berada di garis terdepan dalam soal perang informasi? Mengapa bukan TNI? Mengapa juga bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo)? Apakah perang informasi merupakan domain TNI atau kewenangan dan tanggungjawab Kementerian Kominfo? Apa pun jawabannya, LPP RRI telah memiliki siaran yang telah mengudara di kawasan perbatasan dan daerah terpencil serta terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ambil contoh, siaran LPP RRI di Batam sudah di arah dan dapat didengar oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berada di Singapura hingga Johor Baru. Siaran RRI Batam yang mengudara menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin, ternyata mampu menjangkau selera pendengar radio di Singapura dan Johor Baru.

Bahkan, pemerintah negeri seberang di mana siaran LPP RRI bisa ditangkap kini mulai “terusik” manakala RRI, yang "Sekali di Udara, Tetap di Udara", secara berkesinambungan berbahasa Melayu, Inggris dan Mandarin. Begitu juga dengan siaran perbatasan RRI dalam bahasa Inggris di Papua dan Tahuna, Sulawesi Utara (Sulut), telah mampu menjangkau pendengarnya di seberang hingga Fipilina Selatan dan Papua.

Untuk siaran di perbatasan Skow dan Oksibil, Papua, RRI bekerjasama dengan anggota TNI AD yang dilatih untuk menjadi penyiar. Upaya RRI menggandeng TNI AD merupakan upaya yang tepat dan signifikan.

Mengapa seakan Parni Hadi ingin mengingatkan bahwa ada masalah mendasar dan fenomena yang belum tertangani/ditangani oleh TNI AD perlu mulai diprogram bersama, yaitu siaran di kawasan perbatasan dan lebih lagi siaran khusus bagi daerah terpencil dan daerah terluar yang belum terjangkau pelayanan media massa nasional lainnya.

Dirut LPP RRI bahkan mengundang Kasad untuk menghadiri peresmian operasional studio produksi RRI di Atambua, Kabupaten Belu NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, negeri muda yang pernah berintegrasi dengan NKRI pada 1976 hingga memutuskan berpisah pada 1999. Namun, Kasad mendadak ada penugasan lain, sehingga menugasi meminta Danrem Wirasakti di Kupang untuk menghadiri.

Keterlibatan TNI AD dalam siaran studio produksi LPP RRI Atambua di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste juga mengekspresikan sampai sejauh mana pimpinan TNI AD mengapresiasi dan memiliki persepsi terhadap siaran RRI di kawasan itu, termasuk perang informasi.

Oleh karena itu, seorang Parni Hadi tidak mengherankan dalam siaran khusus Indonesia "Menyapa dari Atambua" pada 16 September 2010 mengatakan: “Siaran RRI di kawasan perbatasan, seperti NTT dengan Timor Leste ini penting dan amat strategis, serta vital apakah dalam konteks menghapuskan kemiskinan dan isolasi informasi, tetapi juga ditujukan kepada penduduk negeri tetangga Timor Leste yang hampir 100 persen berbahasa Indonesia. Dalam program siaran khusus kawasan perbatasan RRI-lah yang menjadi panglima perang informasi."

Siaran khusus RRI di kawasan perbatasan Atambua tersebut bagi para angkasawan dan angkasawati LPP RRI merupakan satu bukti pengabdian dan kontribusinya dalam konteks perang informasi, yang mestinya juga direspon secara proporsional oleh pimpinan TNI, khususnya TNI AD sebagai program yang perlu ditata, direncanakan, secara sistematis, terpadu, komprehensif dan terukur.

Apa yang diungkap Parni Hadi semestinya memacu pimpinan TNI untuk bersama-sama jajaran RRI membuat program siaran khusus di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terluar dalam bingkai perang informasi untuk membela dan mempertahankan semua jengkal kedaulatan wilayah NKRI.

Vincent Mosco pada 1993 mencatat Perang Teluk Persia bagaimana pun menunjukkan kepada dunia bahwa selain penguasaan tehnologi militer dan intelijen, maka mau tidak mau mereka yang terlibat dalam perang, khususnya perang Informasi, harus memiliki atau menguasai teknologi komunikasi sekaligus harus mampu menguasai, mengendalikan dan mengatur arus pemberitaan internasional.

Sementara itu, James Adams, Chief Executive Officer (CEO)-nya kantor berita United Press International (UPI) pada 1998 menulis bahwa salah satu bentuk Perang Dunia yang berikut (The Next World War) adalah perang informasi, perang terhadap kejahatan tergorganisir, perang terhadap terorisme dan konflik antar-etnis.

Bukan berlebihan kalau dikatakan RRI menjadi Panglima Perang Informasi, karena lembaga itu bukan hanya berdiri di garis terdepan, tetapi telah terbukti terlibat dalam propaganda dan perang urat-syaraf mulai dari siaran menggelorakan Arek-arek Surabaya ketika Inggris mendompleng Belanda masuk Indonesia.

RRI pula yang menggemakan pekik kemerdekaan dalam peristiwa "Bandung Lautan Api", melakukan siaran media radio bawah tanah (clandestine radio) di bumi Irian semasa Pepera, termasuk juga operasi siaran propaganda anti-komunis pasca-Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada 1965.

*) Petrus Suryadi Sutrisno (piets2suryadi@yahoo.com) adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Informasi, dan Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

sumber kompas