Delegasi pemerintah Sudan yang dipimpin Abdul Aziz melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla untuk belajar proses perdamaian RI-GAM."Mereka (Sudan) sudah melaksanakan proses perdamaian tetapi (hasilnya) tak begitu bagus, sehingga mereka ingin belajar dari kasus Aceh," kata mantan Wapres M Jusuf Kalla (JK) usai pertemuan di Jakarta, Jumat malam.
Dalam pertemuan tersebut delegasi pemerintah Sudan berjumlah 25 orang yang terdiri unsur pemerintah, tokoh masyarakat maupun politisi. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam yang didahului dengan makan malam.
"Mereka minta nasihat dari saya dan mengundang saya ke Sudan," kata Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan Kalla berharap proses perdamaian di Sudan bisa segera tercapai.
"Saya bahagia telah dicapai upaya-uapaya perdamaian di Sudan. Semoga berhasil mencapai perdamaian untuk kesejahteraan dan kemajuan," kata Kalla.
Dalam pertemuan itu, Kalla menjelaskan langkah-langkah penyelesaian konflik Aceh.
Menurut Kalla, perdamaian harus dijaga dengan keras. Pengalaman menyelesaikan kasus Aceh, katanya, bisa diselesaikan dengan cara mengubah sebuah pemberontakan menjadi proses politik.
"Pemerintah pusat memang banyak memberikan konsesi dan sementara yang diminta dari GAM hanya senjata dikumpulkan, karena perdamaian tak akan selesai selama senjata masih ada," kata Kalla menjelaskan.
Oleh karena itu, ujarnya, yang pertama kali dilakukan setelah ada persetujuan adalah masa transisi yang dijaga oleh pihak ketiga. Untuk Aceh dibentuk AMM dengan anggota Uni Eropa dan ASEAN.
"Ini untuk menjaga bagaimana senjata diserahkan dan menjaga kepercayaan," kata Kalla.
Proses penyerahan senjata, kata Kalla, dilakukan dengan cara cash and carry, artinya setiap ada penyerahan senjata maka ada pasukan yang ditarik.
Untuk menjaga martabat, ujarnya, maka tidak ada senjata diserahkan yang aada senjata dipotong (hancurkan) namun bangkainya dikembalikan.
"Jadi bukan penyerahan (senjata) supaya tak ada yang menyerah, tapi penyelesaian secara bermartabat," kata Kalla.
Namun yang penting sebelum itu dilakukan diberikan amnesti kepada mantan GAM. Kemudian beralih ke solusi politik, yakni dengan pendirian parpol lokal dan DPRD serta pemilihan lokal. Integrasi ekonomi juga berikan dengan anggaran yang cukup.
sumber antara
Print this page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar