28 Oktober 2009

Aceh Jadi "Kampung Dunia" Pascatsunami

Kalangan birokrat, terutama bidang keprotokolan harus memahami bahwa Provinsi Aceh telah menjadi "kampung dunia" pascatsunami 26 Desember 2004, kata Sekretaris Provinsi Aceh, Husni Bahri TOB.

"Pascatsunami, Aceh mulai kedatangan berbagai tamu penting dunia untuk menyalurkan bantuan, termasuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga provinsi ini menjadi ’kampung dunia’ di Indonesia," katanya di Banda Aceh, Senin.

Saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan se Aceh, Husni mengharapkan para petugas keprotokolan harus dapat memahami dan mempelajari bagaimana tatacara melayani para tamu sesuai prosedur tetap (protap) yang berlaku.

Sebaliknya, jika penempatan para tamu daerah dan negara yang datang ke Aceh tidak sesuai protap yang berlaku, maka akan memberikan kesan yang tidak baik terhadap provinsi ujung paling barat Indonesia ini, jelas dia.

"Tata cara keprotokolan baik tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan wajib diketahui oleh pihak Pemprov Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, khususnya yang membidangi keprotokolan," kata Husni menambahkan.

Untuk itu, ia minta pejabat Pemda yang bertugas bidang keprotokolan harus betul-betul memahami aturan penempatan dan pelayanan tamu baik para pejabat di tingkat nasional maupun dunia.

"Jadi saya minta aparatur bidang keprotokolan tahu persis bagi pelayanan tamu dan para undangan lainnya sesuai posisi dan kedudukannya masing-masing," ujarnya menegaskan.

Aceh pastsunami dan konflik, katanya, berbagai agenda nasional dan internasional juga digelar di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.

Oleh karenanya, untuk membangun hubungan yang kondusif dan efektif serta citra positif daerah dan negara maka sangat tergantung pada diplomasi dan komunikasi yang diperankan para petugas keprotokolan.

"Saya melihat pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan penanganan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota saat ini terkesan belum maksimal," kata sekretaris provinsi.

Hal itu dapat dilihat pada suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang belum berjalan secara terkoordinasi, lancar, tertib, efektif dan efisien.

Tidak ada komentar: